pasal-pasal yang tidak diamandemen

Pasal 35 

     Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih. 

Pasal 36 

     Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. 

Pasal 33 

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak 

dikuasai oleh negara. 

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 29  

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.  

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan 

untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.  

Pasal 28 

     Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya 

ditetapkan dengan undang-undang.  

Pasal 26 

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang 

disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 

Pasal 25 

        Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang  

Pasal 22 

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah 

sebagai pengganti undang-undang. 

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan 

yang berikut. 

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut

Pasal 17 

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara

Pasal 12 

      Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan 

undang-undang. 

Pasal 10 

       Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan 

Udara. 

Pasal  5 

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana 

mestinya.  

Pasal  4 

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.  

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.  

Pasal  1  

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.